
KUPANG, fortuna.press – Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Formasi Tahun 2024 kepada 2.497 orang PPPK lingkup Pemerintah Provinsi NTT di GOR Flobamora, Oepoi Kupang pada Rabu, 10 Desember 2025.
Kepada para pegawai PPPK Gubernur Melki meminta untuk bekerja keras, menjadikan kantor bukan saja sebagai tempat kerja dan ruang berinovasi tetapi bisa melakukan perubahan kecil berdampak besar untuk rakyat.
“Kita tidak bisa berharap hasil yang berbeda dengan cara yang masih sama. Jadikan kantor anda bukan sekadar tempat bekerja, tetapi tempat berjuang menghadirkan perubahan kecil yang hasilnya menjadi besar bagi masyarakat.” katanya
Hadir Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, Plh. Sekda NTT, Flouri Rita Wuisan, Kepala BKD NTT Yosep Rasi, para Asisten Sekda dan Staf Ahli Gubernur, Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT serta insan pers.
Dia menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan kunci percepatan visi, misi, dan program pembangunan Provinsi NTT.
Menurut Gubernur Melki, hanya birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang mampu menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengajak seluruh PPPK untuk turut menyukseskan berbagai program strategis daerah seperti OVOP/OCOP/OSOP dan Gerakan Beli NTT, yang diinisiasi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Melki–Johni
Program-program tersebut dinilai penting untuk mendorong ekonomi lokal dan memberdayakan masyarakat di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.

Telah Melewati Proses Panjang
Melki mengatakan seluruh PPPK yang menerima SK saat itu telah melewati proses panjang.
“Yang hadir di ruangan ini bukanlah orang yang kebetulan lolos, tetapi orang-orang yang dibentuk oleh proses, ditempa oleh kesabaran, dan lahir dari perjuangan,” tegasnya.
Penyerahan SK PPPK itu juga merupakan langkah strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin bersih, berintegritas, dan berkinerja tinggi.
“Ini bagian dari komitmen kita menghadirkan birokrasi yang melayani dengan hati, bekerja dengan akal sehat, dan bertanggung jawab kepada rakyat,” ujarnya.




