Ancaman Kleptokrasi: Indonesia di Ambang Desentralisasi yang Gagal Total

Oleh: Wily Mustari Adam,SE.,M.Acc – Mahasiswa Program Doktor Ilmu Akuntansi Sektor Publik Universitas Brawijaya, Malang

Pendahuluan

Kleptokrasi-pemerintahan oleh pencuri, bukan lagi sekadar istilah akademis untuk Indonesia. Ini adalah realitas yang mengancam di depan mata. Setelah 24 tahun menjalankan desentralisasi, Indonesia menunjukkan gejala-gejala klasik transformasi menuju negara kleptokratis: elite yang menggunakan kekuasaan publik untuk pencurian struktural dan sistemik, arogansi yang mengabaikan suara rakyat, dan institusi yang terkaptured untuk melayani kepentingan pribadi, dan sebagainya.

Berbagai kebijakan kontroversialpun terus dipraktikan di tengah bangsa Indonesia merayakan HUT kemerdekaan ke-80 tahun. Misalnya, kasus demontrasi rakyat Pati terhadap Bupati Pati, Sudewo, yang menaikkan PBB-P2 hingga 250% dan “menantang” 50.000 demonstran bukan anomali politik biasa. Ini adalah manifestasi nyata dari kleptokrasi yang sedang mengakar: pejabat publik yang merasa berhak (sebagai raja kecil) menguras kekayaan rakyat dan arogan ketika dikritik.

Bahkan, aksi protes rakyat terhadap kebijakan menaikkan pajak oleh pemerintah daerah telah meluas ke berbagai kota dan kabupaten, seperti kota Cirebon, Banyuwangi, Jombang, Semarang, Kabupaten Bone, Kota Malang, Kabupaten Jeneponto, Kota Solo, dan Kota Batu. Potensi gelombang aksi rakyat akan terus berlanjut sepanjang kebijakan pemerintah dianggap tidak pro-rakyat.

Data Menuju Kleptokrasi: Indonesia dalam Spiral Menurun

•  Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI)

Pada tahun 2024, Indonesia meraih skor 37(skala 0 – 100) pada Indeks Persepsi Korupsi 2024, yang dirilis International Transparency Indonesia (TII), menempati peringkat 99 dari 180 negara. Hasil ini menggambarkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih rendah. Semakin rendah capaian maka semakin dinilai tinggi korupsi, sebaliknya, semakin besar capaian semakin bersih atau bebas korupsi. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain, CPI Indonesia masih tertinggal dari Singapura (83), Malaysia (47), dan Vietnam (42). Hal ini menandakan bahwa perbaikan sistem hukum, reformasi birokrasi, dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan masih menjadi tantangan utama. Tren ini menunjukkan Indonesia sedang bergerak menuju karakteristik negara kleptokratis.

• BPK RI (2024): Data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 BPK RI Tahun 2024 mengungkap fakta mengkhawatirkan: dari 738 Laporan Hasil Pemeriksaan, ditemukan 9.910 temuan dengan total 16.518 permasalahan senilai Rp12,64 triliun, serta 28.417 rekomendasi. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan alarm sistemik yang menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia telah mengakar secara struktural dalam birokrasi pemerintahan yaitu pemerintah pusat terdapat 2.525 permasalahan senilai Rp6,323 triliun, pemerintah daerah terdapat 13.383 permasalahan dengan nilai Rp3,567 triliun, serta BUMN dan badan lainnya terdapat 593 permasalahan dengan nilai Rp2,756 triliun.
• ICW (2024): Tren kasus korupsi mengalami peningkatan konsisten selama lima tahun terakhir (2019-2023). Lebih lanjut, kasus yang berhasil terpantau menggambarkan potensi kerugian Negara mencapai Rp28,4 triliun, potensi suap-menyuap dan gratifikasi mencapai Rp422 miliar, potensi pungutan liar atau pemerasan mencapai Rp10 miliar, dan potensi asset yang disamarkan atau pencucian uang mancapai Rp256 miliar. Modus korupsi yang dipetakan dalam sepuluh jenis, yakni kegiatan atau proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, mark up, pungutan liar, penyunatan/pemtongan, perdagangan pengaruh, penerbitan izin illegal, pencucian uang, dan menghalangi proses hukum. Terdapat 21 sektor korupsi hasil pemetaan. Lima sektor korupsi tertinggi yakni sektor desa, pemerintahan, utilitas, perbankan, pendidikan,dan kesehatan. Bahkan, sektor korupsi desa hampir satu decade, praktik korupsi berjalan sejak disyahkanya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang desa.
• Seknas FITRA (2023): Hasil Open Budget Survey (OBS) tahun 2023, menemukan hasil pengawasan anggaran (APBN dan APBD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan legislatif (DPR dan DPRD) lemah dan tidak optimal. Indonesia mendapatkan skor 59 (skala 1-100) dalam kriteria pengawasan anggaran. Hal ini disebabkan karena rendahnya integritas dan independensi lembaga pengawasan. Pada hal, kedua lembaga ini telah diamanatkan penuh regulasi untuk monopoli menjalankan tugas dan tanggung jawabnya menjalankan pengawasan pengelolaan keuangan Negara dan daerah.

• Kasus Terkini (berbagai sumber): Kasus korupsi masif dan merajalela, baik oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dari elit politik hingga pejabat tinggi, korupsi pada Pertamina kurang lebih Rp98 triliun, korupsi Timah Rp300 triliun, korupsi Antam Rp145 triliun, korupsi Sawit Rp78 triliun, korupsi EDC BRI Rp7 triliun, PT Palma Rp78 triliun, TPPI Rp37,8 triliun, Asabri Rp22 triliun, defisit anggaran negara, temuan BPK 2024 sebesar hampir Rp13 triliun yang bermasalah, utang Negara yang membumbung tinggi menembus Rp10.269 triliun, pemblokiran kurang lebih 130 juta rekening nasabah, Korupsi CSR BI dan OJK oleh Komisi XI DPR dengan total Rp1,1 triliun, Danantara, kemiskinan, infrastruktur yang kurang memadai, BUMN dan BUMD yang merugi, hingga masalah distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menciptakan atmosfer ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.

Pelajaran dari Kleptokrasi Global: Indonesia Menuju Jurang yang Sama?

• Nigeria
  

Nigeria adalah salah satu contoh kleptokrasi desentralisasi. Negara yang memulai desentralisasi tahun 1999, dua tahun sebelum Indonesia, kini menjadi simbol kegagalan: kehilangan $400-an miliar karena penguasaan kleptokratis terhadap pemerintahan lokal.

• Afghanistan

Upaya desentralisasi pasca-2001 mengalami kegagalan total karena ketidakstabilan politik, konflik berkepanjangan, dan lemahnya pemerintahan pusat.

• Irak

Desentralisasi pasca-2003 terkendala oleh konflik sektarian, lemahnya institusi, dan ketidakstabilan keamanan.

• Papua New Guinea

Mengalami kesulitan karena fragmentasi geografis, lemahnya kapasitas administratif, dan konflik antar kelompok.

Faktor-faktor umumnya yang menyebabkan kegagalan meliputi: lemahnya institusi, korupsi, konflik etnis/agama, ketimpangan sumber daya, dan kurangnya kapasitas SDM di daerah.

Anatomi Kleptokrasi Desentralisasi Indonesia

Otonomi daerah di Indonesia telah telah berjalan 24 tahun, sejak tahun 2001, merupakan pengejahwantahan dari proses desentralisasi. Desentralisasi bertujuan mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, adil dan makmur. Pemerintah daerah diberi kewenangan penuh untuk menjalankan roda pemerintahan di wilayahnya. Kewenangan ini dinamakan local discretion.

Penerapan desentralisasi juga tak dapat dipungkiri menghadapi risiko kegagalan. Pengalaman Negara Kolumbia, Brasil, dan Argentina, memperlihatkan implementasi desentralisasi gagal, tidak berhasil meningkatkan pelayanan publik yang baik pada rakyatnya. Hal ini disebabkan perencanaan anggaran belanja Negara yang sangat besar tanpa mempertimbangkan sumber penerimaan. Kemudian, anggaran yang disusun tidak mempertimbangkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, disiplin dalam pelaksanaan anggaran, keadilan, efisien dan efektivitas anggaran.  Akibatnya, memaksa rakyat untuk membiayai anggaran yang besar tersebut.

Kondisi demikian, kini dihadapi bangsa Indonesia,  yang juga mengalami kondisi krisis anggaran (defisit anggaran). Tekanan anggaran Negara dan daerah, memaksa pemerintah menaikkan sumber penerimaan Negara dan daerah berupa menaikan tarif pajak yang tidak wajar.

Beberapa gejala yang identik dengan kasus yang melilit bangsa Indonesia saat ini teristimewa dalam 24 tahun desentralisasi berjalan, antara lain:

• Penggunaan kekuasaan Negara untuk akumulasi kekayaan pribadi
• Elite lokal yang arogan dan tidak akuntabel
• Kebijakan ekstraktif yang merugikan rakyat
• Institusi pengawas yang lemah
• Konflik vertikal antara penguasa dan rakyat
• Elit yang apatis dengan kondisi rakyat
• Persoalan korupsi struktural semakin menjadi-jadi
• Menurunnya kepercayaan rakyat pada pemerintah
• Anggaran yang tidak pro rakyat
• Propaganda yang membenarkan eksploitasi sumber daya alam sebagai pembangunan

Solusi: Menghentikan Transformasi Menuju Kleptokrasi

1. Anti-Kleptocracy Task Force

Membentuk satuan tugas khusus anti-kleptokrasi yang bertugas:

• Mengidentifikasi dan menindak kepala daerah dengan karakteristik kleptokrat
• Audit mendalam terhadap kekayaan dan gaya hidup pejabat daerah
• Investigasi sumber dana kampanye dan aset setelah menjabat

2. Institutional Fortress: Benteng Institusi

• Memperkuat KPKdan APH dengan kewenangan supervisi proaktif ke daerah
• Independensi total BPK dari intervensi politik
• Pemberdayaan ombudsman daerah yang kuat dan independen
• Meningkatkan peran pengawasan legislatif (DPRD) di daerah
• Pembentukan komite pengawasan independen yang membantu memperkuat pengawasan legislatif daerah
• Perlindungan whistleblower dengan sistem saksi dan korban yang efektif

3. Transparency Revolution: Revolusi Transparansi

• Wajib asset disclosure untuk semua pejabat daerah dan keluarganya
• Real-time budgeting yang bisa diakses publik
• Live streaming semua rapat DPRD dan pengambilan keputusan penting
• Open data untuk semua kontrak dan proyek pemerintah daerah

4. Civil Society Empowerment: Pemberdayaan Masyarakat Sipil

• Dana khusus untuk penguatan watchdog lokal
• Perlindungan hukum untuk aktivis anti-korupsi
• Pendidikan anti-kleptokrasi di kurikulum sekolah
• Media literacy untuk melawan propaganda kleptokrat

5. Electoral Reform: Reformasi Sistem Pemilu

• Batasan ketat dana kampanye pilkada
• Transparansi total sumber pendanaan kandidat
• Background check mendalam untuk calon kepala daerah dan legislatif
• Sistem recall yang memudahkan rakyat memberhentikan pemimpin korup

6. Legal Warfare: Perang Hukum Melawan Kleptokrasi

• Hukuman maksimal untuk korupsi kepala daerah
• Blacklist keluarga koruptor dari jabatan publik
• Denda berlipat untuk kerugian negara

Penutup

Indonesia saat ini menghadapi “Kleptocracy Test“-ujian sejarah apakah bangsa ini akan berhasil mencegah transformasi menuju negara kleptokratis atau akan bergabung dengan deretan negara gagal seperti Nigeria, Afganistan, Irak, Venezuela, dan Zimbabwe.

Kasus Pati dan gelombang demonstrasi di berbagai daerah adalah moment of truth, saat kebenaran dimana Indonesia harus memilih antara menjadi negara yang berhasil mencegah kleptokrasi atau menjadi satu lagi victim dari sindrom ini.

Belajar dari Nigeria dan beberapa Negara yang mengalami kegagalan dalam menerapkan manajemen kebijakan desentralisasi, tentunya tidak ada pilihan lain, Indonesia perlu memiliki tekad untuk memperbaiki diri dan mencegah transformasi menuju kleptokrasi total. Upaya perbaikan ini dimulai dari level pemerintah, baik pusat, provinsi, kota, kabupaten, desa, APH, dan seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia harus berani memerangi ancaman kleptokrasi. Dengan demikian, anak cucu negeri “kolam susu” mendapatkan kesempatan untuk membangun negeri tercinta ini lebih maju lagi.

Rakyat Pati yang turun ke jalan melawan arogansi Bupati Sudewo adalah garda depan perjuangan anti-kleptokrasi Indonesia. Dukungan nasional untuk mereka adalah dukungan untuk masa depan Indonesia yang bebas dari kleptokrasi.