KUPANG, fortuna.press – Ketua Komisi II DPRD NTT, Leonardus Lelo, S.IP memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, pada Rabu, 30 Juli 2025 di ruang Komisi II Gedung DPRD NTT.
Komisi II saat itu menyoroti kinerja BUMD serta mendorong agar Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan lebih memainkan perannya dalam mengkoordinasi penyelenggaraan Perekonomian, BUMD dan BLUD serta Administrasi Pembangunan.
Hal ini dikarenakan masih terdapat banyak persoalan terkait pengelolaan BUMD khususnya PT. Flobamor dan PT. KI Bolok yang belum mampu memberikan kontribusi dividen bagi daerah.
Hadir saat itu anggota Komisi II DPRD NTT, Yan Pieter selaku Wakil Ketua Komisi II, anggota Komisi Oktavianus Moa Mesi dari Partai Nasdem, Runding dari PKS dan beberapa anggota lainnya.
Sementara dari pemerintah hadir Kepala Biro Perekonomian dan Adiministrasi Pembangunan Selfi H. Nange bersama sejumlah staf.
Adapun RDP itu bertujuan untuk mendengarkan dan mendapatkan informasi terkait rencana Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemerintah Provinsi NTT yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
Kepala Biro Perekonomian dan Adiministrasi Pembangunan Selfi H. Nange dalam pemaparannya menyampaikan soal Program kerja Biro Perekonomian.
Menurutnya, Biro Perekonomian pada Tahun Anggaran 2026 melaksanakan program kerja yang mendukung pencapaian visi misi Gubernur NTT sebagaimana termuat dalam RPJMD NTT.
Pihaknya melaksanakan misi ke 5 Berkelanjutan yakni mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif, Pilar ke 6 yakni Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia serta Dasa Cita ke -8 terkait pelayanan publik.
Sesuai Tugas Pokok Fungsi kata Selfi, Biro yang dipimpinnya melaksanakan fungsi Fasilitasi dan Koordinasi penyelenggaraan Perekonomian, BUMD dan BLUD serta Administrasi Pembangunan
Sejumlah kegiatan strategis yang dilakukan oleh Biro perekonomian yakni pengendalian inflasi, penghitungan dan monev kuota BBM Bersubsidi, pembinaan BUMD dan BLUD serta Evaluasi Administrasi Pembangunan
Oleh sebabnya, Selfie meminta dukungan Komisi II dalam menyukseskan program kerja demi mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT.
BUMD Belum Berkonstribusi
Menanggapi pemaparan Kepala Biro Perekonomian dan Pengembangan Ketua Komisi 2 Leonardus Lelo menyampaikan sejumlah persoalan terkait pengelolaan BUMD khususnya PT. Flobamor dan PT. KI Bolok yang belum mampu memberikan kontribusi dividen bagi daerah.
Sementara itu anggota Komisi II Oktavianus Moa Mesi menyoroti terkait belum selesainya proses penetapan Perda Penyertaan Modal pada PT. BPD NTT yang telah berproses pada tahun 2024 namun belum mendapatkan nomor register dari Kementerian Dalam Negeri karena persoalan bentuk hukum PT. BPD NTT yang harus dirubah menjadi Perseoda
Politisi Partai Nasdem ini meminta agar Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dapat segera mengambil langkah taktis dan strategis demi mendapatkan solusi terbaik untuk melegalisasi Ranperda Penyertaan Modal yang telah lama berproses.
Sementara Yan Pieter selaku Wakil Ketua Komisi II menyoroti kinerja BLUD yang belum maksimal dan mendorong agar BLUD yang dapat dinaikkan statusnya menjadi Perumda agar didorong menjadi Perumda guna memberikan dampak peningkatan PAD bagi daerah.
Anggota Komisi II lainnya Runding dari PKS menyoalkan kelangkaan BBM di Labuan Bajo pada High Season atau masa puncak liburan bagi wisatawan di Labuan Bajo.
Menurut Runding, kondisi itu sangat merugikan wisatawan karena para turis yang berkunjung ke destinasi wisata biasanya sudah menjadwalkan secara pasti waktu liburannya.
“Kelangkaan BBM bisa merusak reputasi Labuan Bajo sebagai destinasi Premium,” ujarnya
Ruding sangat mendukung kegiatan Monev Kuota BBM bersubsidi demi menjamin ketersediaan BBM di daerah.
Ketua Komisi II Leonardus Lelo diakhir RDP menyampaikan dukungan dan meminta agar perlu penguatan peran Biro Perekonomian yang dinilainya sangat strategis dalam ikut mendorong pertumbuhan ekonomi NTT.
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam fungsi Koordinasi dan fasilitasinya harus terus didorong untuk tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan seperti pengendalian inflasi saja, tetapi perlu melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan ekonomi makro. (rilis/42na)
