KUPANG, fortuna.press – Masalah Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalur 40 Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur selalu menjadi keluhan warga. Ruas Jalan nasional yang dibangun oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT itu kian mulus dan membantu akses warga namun selalu menyisahkan kerawanan Kamtibamas di malam hari karena ketiadaan lampu penerangan jalan umum.
Banyak kasus pembunuhan, pemalakan, perampokan, jambret, balapan liar hingga kecelakaan lalu lintas dan kerawanan sosial lain terjadi di jalur jalan nasional sepanjang kurang lebih 12 kilometer yang menghubungkan Bolok Kabupaten Kupang dan Alak- Manulai- Sikumana – Kolhua-Petuk dan Penfui Kota Kupang itu.
Pantauan fortuna.press, Minggu 22 Juni 2025 malam hanya terdapat 8 titik lampu yang menyala dari arah Manulai hingga perempatan jalur 40 dan BTN Kolhua. Memasuki kawasan jembatan Petuk I-III yang bernilai ratusan miliar itu hingga Penfui hanya terdapat 2 titik lampu yang menyala.
Di Jembatan Petuk misalnya, sudah terpasang 5 titik lampur solar cell namun tidak menyala bahkan ada yang tiangnya rubuh karena bencana Seroja beberapa tahun silam dan terus dibiarkan atau tak diperbaiki hingga hari ini. Padahal ratusan kendaraan dan ribuan warga mengakses jalur ini setiap hari nya.
Media terus menulis dan mengangkat permasalahan ini selama sekian tahun namun tidak ada titik temu bahkan saling lempar tanggungjawab antara BPJN NTT dan pemerintah Kota Kupang karena alasan kewenangan dan atau beda Tupoksi, padahal keduanya sama-sama mengurus warga masyarakat.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT, Agustinsu Junianto,ST,MT mengaku ruas jalan di jalur 40 Kupang itu masuk jalan nasional, namun untuk urusan penerangan jalan ini tidak ada anggaran. Pihaknya segera berkoordinasi dengan Pemkot Kupang sehingga masalah penerangan di wilayah kota ini bisa diatasi.
“Ruas jalan di jalur 40 Kupang itu masuk jalan nasional, namun penanganan untuk penerangan jalan ini tidak ada anggaran, dan akan kita akan koordinasi dengan Walikota Kupang sehingga kota yang bisa lakukan pengadaan lampu jalan,” ujar Junianto kepada fortuna.press di kantor BPJN NTT, di Tanah Merah, Kabupaten Kupang, Rabu 18 Juni 2025.
Dikatakan BPJN NTT fokus mengurus pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Jalan El Tari Kupang misalnya dulu statusnya jalan nasional namun sudah diserahkan ke Kota Kupang sehingga urusan rehabilitasi dan juga pemasangan lampu jalan sudah langsung ditangani Pemkot Kupang.
“Seperti di jalan El Tari dulu zamannya pak Jefri Riwu Kore dipasangkan lampu jalan dan masuk kategori jalan propinsi dan kini kita tidak lakukan perbaikan jalan di El Tari, nanti kita koordinasi dengan kota semoga lebih cepat jalur 40 itu dipasangkan lampu jalan sehingga warga nyaman dan dari segi estetika tentu lebih bagus terutama di malam hari,” tegas pria hitam manis asal Maumere Kabupaten Sikka ini.
Dia berjanji untuk untuk membicarakan dengan Walikota Kupang dr. Christian Widodo dalam waktu dekat. “Ini jadi PR kita, akan kita bicarakan dengak pak Wali dalam waktu dekat sehingga bisa terpasang,” ujarnya lagi.
Sementara Plt. Kadis PUPR Kota Kupang Maksi Dethan melalui Kepala UPT Lampu Elfisbert Galoni menegaskan urusan lampu jalan tetap menjadi perhatian pemerintah Kota Kupang, namun pemasangan lampu di jalur 40 tidak bisa dilakukan Pemkot Kupang karena itu masuk jalan nasional yang menjadi kewenangan Balai Jalan Nasional.
“Kita sudah pahami terkait permasalahan dan dampak penerangan jalan di jalur 40 ini namun perlu koordinasi lebih lanjut karena otoritas dan kewenangan, “ ujar Elfis beberapa waktu lalu.
Lampu Hias Tak Berfungsi
Gelapnya kota Kupang juga tidak hanya terjadi hanya di Jalur 40 – Lingkar Luar Kota Kupang. Beberapa titik di jalan protokol Kota Kupang juga tidak diterangi PJU yang memadai termasuk di perempatan Depan Kantor Gubernur NTT/ tugu Bank Indonesia. Dititik ini para pelintas hanya mengandalkan cahaya lampu dari videotron di pospol El Tari dan dari arah TransMart.
Kondisi yang sama terjadi di sepanjang jalan Adi Sucipto dari arah bandara menuju jalan Piet A. Tallo dan jalan Frans Seda juga di pertigaan terminal Oebufu yang sekian lama nampak gelap.
Beberapa lampu hias yang keren dan terpasang di masa pemerintahan Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore -Herman Man terpantau rusak dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Titik-titik bola lampu yang putus pun tidak segera diganti.
Pantauan fortuna.press, di sejumlah ruas jalan utama Kota Kupang misalnya di tugu Adipura, Bundaran Undana, lampu hias sepanjang jalan Perintis Kemerdekaan depan kantor Camat Kelapa Lima, sepanjang Hotel Sasando, Tugu Inaboi hingga di depan gereja Katedral Kupang nampak tak berfungsi lagi.
Pemandangan yang sama terjadi di Taman LLBK Kota Kupang, hampir semua lampu hias tak menyala ataupun rusak. Penerangan di pusat “kota tua” itu dibiarkan merana sehingga proyek penerangan di kawasan ini bisa dikatakan mubazir.
Warga berharap Pemerintah Walikota Kupang dr. Christian Widodo dan Wakil Walikota Serena Francis dapat memperbaiki lampu-lampu jalan yang rusak dan juga mengaktifkan lampu-lampu hias di kawasan yang sudah terpasang namun tak berfungsi pada malam hari.
“Lampu banyak yang putus, lampu hias tak berfungsi. Kita minta Pak Walikota benahi secepatnya. Harus gas dari sekarang sudah 100 hari lebih kebutuhan dasar warga ini tidak nampak. Dulu kita sering foto-foto di depan gereja katedral karena lampu-lampunya keren, sekarang gelap, waduh,” ujar Nimrot salah seorang warga kota Kupang ini kesal.
Optimal Ditengah Keterbatasan Anggaran
Adapun dalam acara Coffee Morning dengan wartawan di kantornya, Rabu, 18 Juni 2025, Agustinus Junianto,ST,MT memaparkan kondisi eksisting infrastruktur jalan nasional di provinsi NTT yang kini menjadi kewenangannya.
Saat ini, panjang jalan nasional di provinsi NTT sekitar 2.153 kilometer yang dibagi dalam 4 Satker, untuk pulau Timor dan Sumba 491km, Satker sebagian Timor dan Alor 740 km, Flores Barat sepanjang 366km, dan Flores bagian Timur -Lembata sepanjang 543 kilometer. Sementara jalan nasional di Kota Kupang sepanjang 47,68km, jadi total seluruhnya mencapai 2.193 kiometer.
Sementara alokasi anggaran pembangunan infrastruktur jalan nasional di NTT pada tahun 2025 mengalami penurunan significant. “Kalau tahun 2024 sebanyak Rp 1,247 triliun dan tahun 2025 turun hanya sekitar Rp 591,2 miliar,” katanya
Adapun anggaran itu dialokasikan untuk replikasi jalan, pemeliharaan rutin, pembangunan jalan, pelebaran mutu standar, replikasi jembatan,pemeliharaan rutin jemnatan, pembangunan jembatan, penangan longsoran, perbaikan geometrik drainase, kemudian dukungan manajemen, dukungan teknis serta pengawasan dan perencananan.
Meski tak banyak anggaran untuk tahun ini, Junianto mengatakan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap berkomitmen menangani infrastruktur jalan nasional di wilayah Provinsi NTT terutama ruas jalan yang terdampak longsoran karena perubahan musim yang tak menentu.
Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemeliharaan ruas-ruas jalan nasional agar tetap bermanfaat sebagai akses utama penghubung antarwilayah di NTT. Sekaligus mendukung kelancaran transportasi yang muaranya demi peningkatan ekonomi masyarakat.
“Meski bertahap, kami terus berupaya agar titik-titik longsoran yang ada di NTT kami tuntaskan. Tentu dengan lebih dahulu membuat skema prioritas. Yang paling kritis yang diprioritaskan,” tegasnya. (tim/42na)
