Fortuna

Terlantar 7 Tahun, 29 KK Pengungsi Gunung Rokatenda Ini Berharap Belas Kasih Gubernur Viktor Laiskodat

“Mereka dari Palue kabupaten Sikka, mengungsi dan tinggal di wilayah Kabupaten Ende tapi tidak diakui karena bermasalah dengan administrasi kependudukan”

Sungguh malang nasib para pengungsi gunung Rokatenda yang adalah warga Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasalnya pasca meletusnya gunung Rokatenda 12 Februari 2013 (7 tahun silam), 29 Kepala keluarga (KK) dari desa yang berbeda, di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka  dibiarkan terlantar.

29 KK tersebut memilih untuk mengungsi ke Kecamatan Maurole Kabupaten Ende, hanya untuk mencari perlindungan akibat dari meletusnya gunung Rokatenda.

Data yang dihimpun www.fortuna.press dari Maurole Ende menyebutkan 29 KK tersebut berasal dari Desa Kesukoja sebanyak 2 KK dan 11 KK dari Reruwairere.

Sedangkan, 16 KK lainnya, masing-masing dari Nitung Lea dan Lidi, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka.

Berdasarkan hasil advokasi tim di lapangan, dari 29 KK yang ada, 13 KK bermukim di Desa Niranusa dan 16 KK lainya bermukim di Desa Uludala Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende.

Menurut pengakuan Rudolfus Tongge (55) dari Desa Nitung Lea, sejak 2013 saat mengungsi, mereka pernah menerima bantuan dari Pemda Sikka dan sesudahnya hilang kabar.

“Kami pernah menerima bantuan dari Pemda Sikka pasca gunung Rokatenda meletus, namun sesudahnya tidak ada lagi bala bantuan yang datang”, ungkapnya kepada www.fortuna.press , Rabu (15/06/2020).

Ia mengaku, untuk menghidupi Istri dan anaknya, setiap hari Ia harus pergi melaut untuk menangkap ikan. Dengan pukat dan peralatan sederhana, ia yakin selalu ada rezeki untuk keluarganya

“Kalau hasil tangkapannya banyak itu bisa mencukupi kebutuhan makan keluarga kami selama 2 hari, namun kalau tangkapannya sedikit maka sehari saja sudah cukup bagi kami, ujar Rudokfus miris

Ia menyembunyikan kepahitan yang dirasakan selama lebih dari 5 tahun tanpa diperhatikan oleh negaranya sendiri. Padahal dia juga adalah Warga Negara Indonesia yang punyak hak yang sama untuk mengakses semua bantuan yang digelontorkan pemerintah.

Rudolfus adalah satu dari sekian banyak anak bangsa yang belum pernah merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya.

Bayangkan ditengah negara selalu membumikan pancasila keseluruh pelosok negeri, justru sila-sila sakti dalam Pancasila tentang nilai keadilan dan kesejahteraan belum dirasakan sepenuhnya oleh rakyatnya.

Kisah pilu ini juga dirasakan oleh seorang ibu rumah tangga, Karolin Karo (38). Modal yang ia punya hanyalah keahlian dalam menenun.

Karena keterbatasan finansial, Ibu Karolin terpaksa berhenti menenun. Hasil jual tenunannya tidak cukup untuk membeli bahan baku lagi akibat sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya setiap hari.

“Saya sebenarnya ingin sekali membantu suami saya dengan menenun, tapi sayang uang hasil tenun yang seharusnya digunakan untuk beli benang, tapi uang itu saya gunakan semua lagi untuk memenuhi kebutuhan makan minum kami”, ungkapnya prihatin.

Terkendala Adminitrasi Kependudukan

Dari sekian warga yang diwawancarai, mereka juga mengelukan hal yang sama yaitu, tidak pernah tersentuh dengan bantuan, baik PKH, maupun bantuan sosial lainnya.

Mereka seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Di dalam KTP mereka jelas dan tertera domisili Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur namun mereka dianaktirikan.

Tinggal di wilayah Kabupaten Ende, tapi tidak diakui karena bermasalah dengan administrasi kependudukan. Sungguh, kehidupan meraka sangat memprihatinkan.

Kepala Desa Uludala, Kosmas Sundu saat ditemui oleh tim media ini, membenarkan kondisi yang dialami oleh 16 KK pengungsi dari Palue yang bermukim diwilayahnya.

Ia juga turut prihatin atas kondisi yang menimpa warga pengungsi gunung Rokatenda dari Palue yang tidak disentuh oleh bantuan apapun, apalagi di saat negara sedang membantu rakyatnya yang terdampak Covid-19.

“Sebagai manusia, saya sangat prihatin atas kondisi yang menimpa warga Palue, apalagi mereka juga terdampak Covid-19”, ungkapnya.

Bahkan, kata Kosmas, sebagai Kades Uludala, saya sangat setuju kalau mereka masuk menjadi warga Ende.

Lanjut dia mereka belum mengantongi surat pindah penduduk dari Kabupaten Sikka ke Kabupaten Ende dan itu menjadi kendala kita.

Dalam situasi seperti ini, semestinya pemerintah  sebagai representatif negara harus hadir untuk membantu warganya, bukan dibiarkan terlantar.

Saling lempar tanggungjawab akan menjadi drama sepanjang masa hanya karena alasan selembar kertas “KTP” bukti kependudukan

Kalaupun antara pemerintah Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende tidak bisa menyentuh karena alasan administrasi kependudukan maka harapan mereka terakhir hanya kepada pemerintah provinsi NTT.

Gubernur NTT Viktor Laiskodat selaku pimpinan pemerintah provinsi NTT diminta memberikan perhatian, bantuan dan sentuhan langsung bagi 29 KK para korban dan pengungsi Rokantenda ini. (Marsel Trivena/FortunaEnde)

Kantor Pusat Kopdit Pintu Air. Foto : Fortuna

%d blogger menyukai ini: