Fortuna

Taat Permenkop No.08 Tahun 2023, Pengurus dan Pengawas Kopdit Obor Mas Siap Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan

“Saya minta semua koperasi di NTT bisa segera menyesuaikan regulasi yang baru terutama dari aspek SDM Pengurus dan Pengawas sehingga target bersama menciptakan koperasi-koperesi dengan pengelolaan unggul dan moderen memasuki tahun 2024 terwujud,” Sylvya Pekudjawang

Kepala Dinas Koperasi dan Naketrans Provinsi NTT, Sylvya PekudjawangmSP,MM. Foto : Fortuna

KUPANG, fortuna.press – Puluhan orang Pengurus dan Pengawas KSP Kopdit Obor Mas bersiap-siap untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit& proper test) sebagai syarat mutlak menjadi pengurus dan pengawas koperasi itu pada tanggal 11 November 2023 di Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur.

Langkah itu diambil Kopdit Obor Mas untuk memenuhi regulasi baru yang disyaratkan pemerintah pusat yakni Peraturan Menteri Koperasi dan UMK (Permenkop) dan UKM RI No.08 tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam.

Ketua Pengurus KSP Kopdit Obor Mas Markus Menando,S.Pd melalui pengurus harian Andreas Mbete, S.Pd mengatakan Kopdit Obor Mas sudah mendapat jadwal dari pusat untuk mengelenggarakan Fit & Proper Test tanggal 11 November 2023.

“Ini syarat baku menindaklanjuti Permenkop dan UKM RI No. 08 Tahun 2023. Kopdit Obor Mas wajib penuhi, dan semua pengelola (pengurus,pengawas dan manajemen) koperasi harus lolos seleksi fit dan proper test dari pusat yang jadwalnya pada tanggal 11 November 2023 nanti,” ujar Andreas kepada fortuna.press, di sela-sela mengikuti kegiatan FGD tentang Isu Koperasi di Aston Hotel Kupang kemarin.

Andreas yang didampingi pengurus lainnya Vinsensius Hubertus, saat itu menjelaskan bahwa sesuai aturan, Kopdit Obor Mas memang sudah memiliki izin sejak 1972 dan telah tumbuh berkembang sesuai regulasi namun pihaknya tetap menyesuaikan dengan regulasi baru yang mensyaratkan semua pengurus dan pengawas harus mengikuti fit and propers test dari tim pusat.

Saat ini katanya, ada 9 pengurus dan 5 orang pengawas yang harus menjalani fit propers test tersebut.

Dia membeberkan salah satu syarat umum yang harus dipenuhi untuk menjadi pengurus dan pengawas yakni tidak boleh terlibat piutang macet.

Manakala ada pengurus atau pengawas yang dan terpantau sistim memiliki piutang macet maka langsung kena diskualifikasi.

Hal ini dimasudkan agar para pengurus dan pengawas harus menjadi contoh atau teladan bagi semua anggota.

“Di access branding itu, pengurus harus menjadi simbol dan teladan bagi seluruh anggota terutama dalam hal bijak simpan pinjam dan juga tertib angsuran kalau ada pinjaman,”ujarnya

Adapun Permenkop dan UKM RI nomor 08 tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi Bab VII jelas tersurat soal syarat pengurus, pengelola dan pengawas.

Pada Pasal 50 misalnya, dijelaskan bahwa syarat untuk dipilih menjadi Pengurus dan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi a). telah menjadi anggota Koperasi paling singkat 2 (dua) tahun dan aktif sebagai anggota;

b). Memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman tentang pengelolaan organisasi dan usaha; serta c). memiliki surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Syarat lainnya yakninya yakni d). memiliki sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian; e). tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Koperasi, korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;

Berikut, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain, Pengawas, dan Pengelola.

Kemudian, g) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sector jasa keuangan; dan h). tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Suasana Focuss Group Discussion di Aston Hotel Kupang, beberapa waktu lalu. Foto : Fortuna

Isu Strategis Koperasi

Untuk diketahui, Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) itu dihadiri pengurus dan pengawas perwakilan dari 10 koperasi besar di NTT dan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Koperasi dan Naketrans NTT Sylvya Pekudjawang, SP, MM dengan pemateri dari Deputi Perkoperasian dan staf ahli dari Kemenkop dan UKM RI.

Kesepuluh koperasi yang terlibat membahas isu strategis koperasi terkait Open Loop dan Close Loop tersebut adalah Kopdit Pintu Air, Kopdit Swasti Sari, Kopdit Obor Mas, Koperasi Jasa Tanaoba Lais Manekat Indonesia dan koperasi serba usaha Talenta.

Selanjutnya ada KSP Credit Union Serviam. KSP Kopdit Adiguna, Kopdit Sami Jaya, Kopdit Solidaritas Sta.Maria Asumpta dan KSP Kopdit Harmoni Jaya.

Kepala Dinas Koperasi dan Nakertrans Provinsi NTT, Sylvya R. Pekudjawang,SP, MM, mengatakan kegiatan tersebut diperuntukan bagi para Ketua Pengurus dan Pengawas dengan masing-masing koperasi menghadirkan 2 orang peserta.

Tujuannya, menindakanjuti Perpres RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2020-2024 dan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Kementerian Koperasi dan UMK RI bidang Perkoperasian.

Dalam  hal ini katanya, Bidang Perkoperasian KemenKop dan UKM RI bertugas menggenjot pencapaian indicator kinerja utama yakni kontribusi PDB Koperasi sebesar 5,5% dan pengembangan 500 koperasi moderen serta penilaian  Open Loop dan Close Loop terhadap 55.000 koperasi sampai tahun 2024.

Sylvya berharap semua koperasi di Provinsi NTT bisa segera menyesuaikan regulasi yang baru terutama dari aspek SDM Pengurus dan pengawas sehingga target capaian bersama menciptakan koperasi-koperesi dengan pengelolaan unggul dan moderen memasuki tahun 2024. (tim/42na)

Kantor Pusat Kopdit Pintu Air. Foto : Fortuna

%d blogger menyukai ini: