Fortuna

Segera Jadi Areal TJPS, Pemerintah Provinsi NTT Minta Warga Besipae Jangan Terprovakasi

“Pemerintah  Provinsi telah meminta pihak kepolisian untuk dapat mengidentifikasi orang-orang yang dianggap provokator dibalik konflik lahan Besiapae”

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bertekatd untuk memanfaatkan lahan Besipae  di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS). Warga lokal diminta untuk mendukung dan tidak terprovakasi menyusul beredanya sejumlah video kekerasan yang diduga memicu konflik.

Pemprov NTT telah berkoordinasi dengan semua stakeholders untuk mengembangkan kelor dan jagung dalam rangka mendukung program Gubernur yakni Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS),” papar Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTT dalam rilisnya yang diterima www.fortuna.press,Jumat,(16/10)

“Selama ini kita sudah bertekat untuk menjadikan Besipae sungguh-sungguh sebuah tempat dimana masyarakat sekitarnya berkembang dan ekonomi masyarakat sekitarnya meningkat.   Karena itu pemerintah bertekad untuk mengembangkan semua potensi yang ada di Besipae,” papar Marius.

Atas nama pemerintah provinsi, Marius berharap masyarakat di sekitar Besipae tetap memegang komitmen bersama untuk bersama pemerintah membangun Besipae.

Terkait beredarnya informasi video konflik Besipae, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) melalui Karo Humas Marius Jelamu meminta para okupan (penghuni, red) lahan Besipae tidak menggunakan anak-anak dan perempuan untuk memprovokasi konflik di Lahan Besipae.

Pemprov NTT juga meminta agar  semua bentuk provokasi tersebut dihentikan. Kepada mereka yang masih mempersoalkan keabsahan status lahan Besipae, Pemprov NTT menganjurkan pihak okupan menempuh jalur hukum guna mendapatkan kejelasan status kepemilikan lahan Besipae.

“Kami meminta masyarakat disana (di Besipae, red) untuk tidak memprovoskasi. Kami melihat disana (di video konflik okupan lahan Besiapae dengan aparat, red) mereka menggunakan anak kecil dan perempuan untuk kemudian menimbulkan konflik. Pemerintah  mengharapkan provokasi seperti ini harus dihentikan. Jangan menggunakan anak-anak dan perempuan untuk memprovokasi,” tandasnya

Menurut dia, Pemerintah  Provinsi telah meminta pihak kepolisian untuk dapat mengidentifikasi orang-orang yang dianggap provokator dibalik konflik lahan Besiapae.

“Kami minta kepolisian bisa mengidentifikasi para provokator yang sengaja  menggunakan persoalan tersebut untuk membesar-besarkan konflik. Dan kita minta supaya proses hukum ditegakan,” ujarnya.

Mantan Kadis Pariwisata NTT itu pun mengharapkan agar masyarakat di sekitar lahan Besipae tidak terprovokasi oleh video konflik warga okupan lahan Besipae dengan aparat pemerintah yang sementara tersebar melalui media sosial (medsos).

“Kami mengharapkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh video-video yang sengaja dibuat, kemudian dipublikasi untuk memancing keprihatinan orang lain,” ujarnya.

Lebih lanjut, Marius Jelamu meminta semua pihak untuk dapat memahami secara betul proses yang sedang terjadi di Besipae. Ia meminta, jikalau ada yang tidak puas dengan keputusan Pemerintah Provinsi NTT, maka ada lembaga hukum dan ada jalur hukum yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan konflik klaim kepemilikan lahan Besipae.

”Bisa lapor kepolisian supaya bisa diproses hukum, atau ke Kejaksaan supaya diproses hukum. Apakah pemerintah provinsi salah atau benar dan yang memutuskan itu adalah lembaga peradilan. Dan Kami menghimbau kepada masyarakat, kalau tidak puas dengan kebijakan Pemerintah Provinsi,  silahkan mengambil langkah hukum, membawa ke meja hijau supaya jelas bagaimana keputusan pengadilan terkait dengan lahan di Besipae,” tegas Marius (tim/humas/42na)

TransNusa, Meskapai Perintis Isolasi Pariwisata Indonesia

Welcome Speech

Atraksi Pasola di Pulau Sumba

Ume Kbubu, Rumah Warga Timor Tengah Selatan, NTT

Gereja Ikonik di Kefamenanu Timor

%d blogger menyukai ini: