Fortuna

Interupsi di Forum Paripurna V DPRD NTT, Leo Lelo Minta Gubernur Secepatnya Merehabilitasi Korban Banjir di Paga Sikka

“Saya meminta kepada pemerintah Propinsi dalam hal ini Pak Gubernur NTT untuk memberi perhatian segera guna merehabilitasi dua ratusaan hektar lahan warga di Desa Woloona, Kecamatan Paga kabupaten Sikka yang rusak total akibat banjir”

Anggota DPRD NTT, Leonardus Lelo, S,Ip, M.Si. Foto : Ist/Fortuna

Forum Rapat Paripurna V DPRD Provinsi NTT dengan agenda utama Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT TA 2020 dan Pembentukan Pansus Pembahasan LKPJ Guberbnur NTT, Rabu, (31/3) seketika heboh lantaran ada interupsi dari Anggota DPRD NTT Leonardus Lelo,S.Ip, M,Si

Kepada Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan jajaran, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD yang hadir dalam forum tersebut, Leo Lelo (sapaan akrabnya) meminta perhatian segera dari Pemerintah Provinsi NTT atas rusaknya ratusan hektar areal pesawahan warga di Desa Woloona, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka akibat bencana banjir dan meluapnya air bendungan belum lama ini.

Wakil Ketua Fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan DPRD Provinsi NTT ini berharap upaya rehabilitasi secepatnya terhadap dua ratusan hektar lahan persawahan milik sekitar 170 KK di desa tersebut.

“Interupsi !!, Jadi sebelum sidang ditutup, saya meminta kepada pemerintah Propinsi dalam hal ini Pak Gubernur NTT untuk memberi perhatian segera guna merehabilitasi dua ratusaan hektar lahan warga di Desa Woloona, Kecamatan Paga kabupaten Sikka yang rusak total akibat banjir yang melanda wilayah itu belum lama ini,” tegas Lelo Leo

Anggota DPRD Provinsi NTT dari Partai Demokrat tersebut meminta upaya serius dari Gubernur NTT dan Balai Wilayah Sungai II untuk dapat mengatasi masalah tersebut, agar masyarakat dapat segera kembali menggarap dan mengelola kembali areal persawahan mereka

Gubernur NTT Viktor Saat itu merespon permintaan Leo dan berjanji untuk segera diperhatikan, termasuk permintaan dari Ketua DPRD NTT untuk masalah yang sama yang menimpa sebagian warga Kabupaten Timor Tengah Selatan akibat curah hujan tinggi beberapa waktu lalu.

Penyerahan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dari Gubernur NTT kepada Ketua DPRD NTT, di Ruang Sidang Utama DPRD NTT, Rabu, (31/3). Foto : Humas/Fortuna

Rapat Paripurna ini berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi NTT dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi NTT Emilia J. Nomleni, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT masing-masing Christian Mboeik dan Aloysius Malo Ladi serta diikuti secara luring maupun daring oleh 33 Anggota DPRD Provinsi NTT.

Ketua DPRD Provinsi NTT, Emilia J. Nomleni membuka Sidang tersebut dengan terdahulu menyampaikan jumlah kehadiran anggota DPRD yang mengikuti jalannya Rapat Paripurna.

“Sesuai ketentuan Pasal 19  ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir,” jelas Emi Nomleni yang juga adalah Ketua DPD PDIP NTT.

Dalam intisari Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur NTT, dalam buku yang dibagikan kepada seluruh peserta rapat, disampaikan bahwa LKPJ ini adalah uraian hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemprov NTT, mengacu pada pasal 11 dan 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Adapun regulasi lain yakni Peraturan Mendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, urusan Pemerintahan sebagai dimaksud, meliputi Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawas, dan Urusan Pemerintahan Umum.

LKPJ yang diserahkan mengacu pada salah satu rekomendasi DPRD NTT pada LKPJ Tahun 2019, menyajikan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, disaksikan oleh Pimpinan dan 33 Anggota DPRD Provinsi NTT, yang hadir secara luring maupun daring, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat menyerahkan LKPJ pada forum Rapat Paripurna. “Sebagai Gubernur, saya menyerahkan dokumen LKPJ kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTT untuk dibahas lebih lanjut” kata mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR RI kepada Ketua DPRD Provinsi NTT, Emilia J. Nomleni.

“Atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTT, kami menerima dokumen LKPJ Gubernur NTT Tahun Anggaran 2020 untuk ditindaklanjuti” respons Nomleni saat menerima dokumen LKPJ dari Gubernur NTT. (Rilis/Humas/42na)

%d blogger menyukai ini: