
KUPANG, fortuna.press – Gubernur NTT , Melki Laka Lena, secara resmi membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tingkat Provinsi NTT Tahun 2025, yang digelar di Hotel Harper Kupang pada Sabtu, 6 Desember 2025.
Kegiatan ini mengusung tema “Sinergi Pengendalian Inflasi dan Akselerasi Percepatan Digitalisasi Daerah yang Tumbuh dan Berkelanjutan”. Ini menjadi momentum strategis persiapan pemerintah jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTT, Adidoyo Prakoso, Kepala Badan Pusat Statistik Proviinsi NTT, Matamira Bangngu Kale, Pimpinan Perum Bulog, Kabul Marliansyah, para anggota TPID–TP2DD, Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemprov NTT, serta pimpinan dan perwakilan perbankan.
Dalam sambutannya, Gubernur NTT menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kerja sama dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga di provinsi ini. Ia menekankan bahwa pencapaian tersebut merupakan buah dari sinergi antara pemerintah daerah, TPID, Bulog, dan berbagai mitra terkait sepanjang tahun 2025.
Gubernur menerangkan, berdasarkan data terakhir, inflasi NTT pada November 2025 tercatat sebesar 2,40% (YoY), sedikit meningkat dibanding Oktober yang berada di angka 2,00%, namun tetap berada dalam rentang target nasional 2,5% ± 1%. Angka ini juga lebih rendah dibanding inflasi nasional sebesar 2,72% (YoY), sehingga menempatkan NTT sebagai provinsi dengan inflasi terendah ke-10 di Indonesia.
Dan secara spasial, inflasi di lima kota yang menjadi indikator IHK juga menunjukkan kondisi yang sehat: Maumere mencatat inflasi terendah sebesar 1,31%, diikuti Waingapu 2,00%, Ngada 2,08%, TTS 2,40%, dan Kota Kupang 2,62%.
“Keberhasilan ini bukan sekadar angka, melainkan hasil nyata dari intervensi yang konsisten, termasuk 1.338 kegiatan pasar murah, sidak pasar, pemantauan distributor, operasi pasar, monitoring stok Bulog, bantuan pangan, serta berbagai program stabilisasi harga lainnya,” ujar Gubernur Melki.
Ia menegaskan bahwa upaya pengendalian inflasi yang berhasil ini mencerminkan kemampuan NTT untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok tetap terjaga, khususnya menjelang momen penting seperti Natal dan Tahun Baru. Keberhasilan ini, menurut Gubernur, menjadi bukti bahwa kolaborasi yang terencana dan berkelanjutan dapat membawa manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Prestasi Nasional : NTT Kembali Menjadi Provinsi Terbaik TP2DD Wilayah Nusampua
Pada kesempatan tersebut Gubernur juga mengumumkan bahwa NTT kembali meraih penghargaan sebagai TP2DD Provinsi Terbaik di wilayah Nusa Tenggara–Maluku–Papua (Nusampua) untuk kedua kalinya, setelah mendapatkan penghargaan serupa pada 2024.
Dengan bangga, Gubernur menjelaskan bahwa dari 22 pemerintah daerah, 19 telah masuk kategori “Pemda Digital”, sebuah capaian yang menunjukkan percepatan digitalisasi di NTT berada dalam jalur yang tepat.
“Melalui berbagai terobosan seperti Aplikasi PRO NTT, implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), digitalisasi transaksi retribusi, serta kebijakan tax amnesty berbasis sistem, ekosistem transaksi pemerintah semakin transparan, cepat, dan akuntabel,” ucapnya.
Meski demikian, Gubernur mengingatkan masih ada pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan: literasi digital masyarakat yang masih rendah, kesenjangan infrastruktur TIK, kesiapan infrastruktur perbankan, dan adaptasi SDM pemerintah yang perlu terus ditingkatkan.
Bank Indonesia : Inflasi Akhir Tahun Terkendali, Tapi Perlu Kewaspadaan
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso memaparkan diagnosis inflasi akhir tahun. Menurut BI, inflasi Desember diproyeksikan tetap terkendali, meski berpotensi naik akibat meningkatnya permintaan jelang Natal–Tahun Baru dan dampak cuaca terhadap produksi ikan dan hortikultura. Selain itu, kenaikan harga emas global turut memberikan tekanan terhadap inflasi tahunan. Namun terdapat pula sejumlah faktor penahan:
-
Turunnya tarif angkutan udara seiring bertambahnya rute dan maskapai,
-
Stabilisasi harga energi tertentu oleh pemerintah,
-
Operasi pasar dan penyaluran beras SPHP.



