KUPANG, fortuna.press – Kupang, Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan satu-satunya kota dengan bandara berstandar internasional terdekat yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste dan Australia. Meski posisinya sebagai beranda terdepan NKRI, urusan akses perhubungan udara dari Australia dan Timor Leste selalu “mengabaikan” Bandara El Tari Kupang, sebagai ibukota provinsi terselatan republik ini.
Kondisi ini tentu memantik tanya, seburuk apakah posisi NTT sehingga tidak dirasakan penting oleh Jakarta dan kota-kota di Australia dan Dili Timor Leste? Atau apa yang masih kurang dengan fasilitas bandara El Tari Kupang sehingga akses penerbangan dari dua negara itu selalu “silih” menjauh dan bahkan terkesan menganaktirikan Kupang, yang adalah juga Ibukota Provinsi NTT?
Banyak rute penerbangan dari Australia ke Indonesia misalnya dari Sidney, Melbourne, Perth, Brissbane dan bahkan kota paling utaranya Australia “Northern Teritory/ Darwin” yang paling dekat dengan Kupang. Namun mereka selalu memilih terbang langsung melalui bandara Nugrah Rai Bali dan atau bandara Soekarni Hatta Jakarta tanpa menyinggahi Kupang. Alhasil sebagian wisatawan, investor atau penumpang yang ingin Ke Kupang harus terbang jauh dari Benua Australia ke Jakarta atau Denpasar, selanjutnya baru balik dengan pesawat domestik ke Kupang, NTT. Nah kalau dikalkulasi rute panjang itu memakan waktu puluhan jam, belum lagi pulang (Jakarta-Kupang), padahal rute langsung Darwin – Kupang misalnya hanya sekitar 1 jam.
Catatan fortuna.press- akses penerbangan internasional langsung dari kedua negara ini ke Kupang (Indonesia) pernah dibuka di masa kepemimpinan Gubernur NTT (Alm) Frans Lebu Raya seiring dengan ide besar ‘Sail Komodo, Sail Indonesia” tahun 2013. Ada 2 rute utama yakni Darwin- Kupang-Dili- Darwin,PP menggunakan pesawat Air North dan atau Dili-Kupang,PP menggunakan pesawat TransNusa.
Penerbangan dengan maskapai TransNusa langsung dari Kupang- Dili, PP misalnya pernah dilaunching diakhir masa kepemimpinan gubernur Frans Lebu Raya- wagub Beny Litelnoni tahun 2017 dan dilanjutkan menjadi rute reguler Kupang-Dili, PP pada tahun 2019 di masa kepemimpinan Gubernur Viktor Laiskodat- Josep Nae Soi. Saat itu TransNusa bekerjasama dengan manajemen Maskapai Air Timor milik negara Timor Leste.
Apesnya, kedua rute penerbangan tersebut hanya berjalan sekitar 6 bulan dan berhasil menobatkan El Tari Kupang sebagai bandara internasional namun kemudian lesuh dan hilang hingga hari ini. Syukurlah kini NTT memiliki satu bandara internasional yang disabet oleh Bandara Komodo Labuan Bajo setelah Presiden Jokowi menjadikan Labuan Bajo sebagai salah satu lokus dari proyek strategis pariwisata nasional.
Harus diakui sebagai sesama orang Timor, urusan ekonomi, sosial budaya, hubungan kawin-mawin membawa dampak luas pada tingginya kebutuhan akan layanan transportasi darat, laut dan udara dari Timor Leste ke Kupang dan kota-kota di provinsi Nusa Tengara Timur.
Kehadiran konektivitas internasional Kupang-Dili,PP misalnya menjadi solusi untuk memangkas jarak dan waktu tempuh darat yang begitu melelahkan dari Dili-Kupang yang konon memakan waktu lebih dari 12 jam perjalanan.
Demikian halnya urusan pemerintahan, komunikasi lintas negara, pendidikan, urusan kepariwisataan dan investasi antara kedua negara akan menjadi lebih mudah kalau askes udara ini “dibuka lagi”.
Tidak salah juga pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan yang punya otoritas bisa mendesain penerbangan internasional dari Sydney atau Darwin ke Kupang bisa menyinggahi bandara El Tari. Ini wujud penghargaan atas posisi strategis Kupang sebagai beranda terselatan NKRI. Kalau askes ini dibuka tentu juga produktif memicu peningkatan ekonomi, kemudahan akses barang dan jasa juga urusan kepariwisataan dengan kehadiran wisatawan serta mendorong minat investasi ke NTT sebelum ke kota-kota lain di Indonesia.
Kalaupun alasan klasik maskapai karena hitungan bisnis atau load factor (keterisian kursi) kurang misalnya, sekiranya jangan lah menjadi kandala utama bagi pemerintah pusat. Perlu adanya political will dan good will pemerintah pusat yang mesti berlaku adil dan beradab untuk semua warga nusantara.
Pertaruhannya adalah geopolitik, pertahanan keamanan juga kebutuhan 5 jutaan warga NTT yang mendiami daerah perbatasan. Mereka seakan diabaikan hanya karena hitungan bisnis. Kalau memang dipandang perlu, pemerintah pusat harus berani lakukan subdisi silang demi NKRI yang satu dan sama. Kementerian perhubungan ajaklah diskusi dengan Gubernur NTT dan DPRD NTT untuk mengambil langkah bijak demi memacu pertumbuhan ekonomi, investasi dan pariwisata NTT serta mendorong kesejahteraan rakyat. Hal ini juta penting untuk memutus mata rantai kemiskinan sekaligus memangkas adagium “NTT sebagai provinsi termisikin” di Indonesia.
Terbaca, buruknya kebijakan politik ekonomi, pariwisata dan akses penerbangan internasional ini sengaja dimainkan oleh segelintir orang. Pemerintah pusat dalam hal ini bahkan diduga bermain mata dengan para pengusaha juga Pemda Provinsi Bali yang adalah pintu masuk pariwisata internasional namun kian pelit hanya sekedar “berbagi dolar” dengan sesama saudara di NTT. Pemerintah pusat seakan hannya menginginkan cukup Bali lah yang harus tumbuh sendirian ekonomi dan pariwisatanya dan lalu membiarkan Kupang kian merana ditengah keterbatasan akses. Kondisi ini menjadi ironi dan pongah ditengah NTT menyimpan sejuta magnet wisata budaya bahari alam sejarah dan aneka destinasi wisata yang mendunia. Lumbung pariwisata ini seakan mubazir dalam balutan kemalastahuan pemerintah provinsi NTT.
Syukurlah, setelah sekian tahun off, wacana penerbangan internasional Kupang- Dili- Darwin mencuat lagi pada Senin, 30 Juni 2025 ketika Menteri Perdagangan dan Investasi Timor Leste Nino Pareira dan rombongan hadir di Kupang menemui Gubernur NTT Melki Lakalena. Ditemani Ketua KADIN NTT Boby Lianto, mereka sempat berdiskusi dan membuka kisah kelam tentang akses penerbangan internasional Kupang- Dili- Darwin itu.
Semoga penerbangan internasional Kupang-Dili- Darwin segera dibuka sekaligus mematahkan dugaan “perilaku anaktiri pusat” yang sengaja mengabaikan Bandara El Tari Kupang bersama 5 juta warga NKRI di NTT yang butuh pelayanan sama. Kiranya semangat “pembukaan rute internasional” ini jangan hanya menjadi isu lagi yang bisa saja sengaja dilupakan oleh pemerintah provinsi NTT dalam hal ini Gubernur Melki Lakalena dan Wakil Gubernur Johny Asadoma.
Pemerintah provinsi melalui Gubernur NTT Melki Lakalena (yang juga Ketua DPD Golkar NTT) harus menjadikan tema kunjungan Menteri Pedagangan dan Investasi Timor Leste ini sebagai pelecut semangat untuk “berani marah” dan membicarakan secara terang benderang tentang buruknya politik pariwisata dan perhubungan ini kepada pemerintah pusat melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartanto yang juga adalah seorang Kader Golkar. Sehingga melalui koordinasi Menko dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata dan Ekraf, Badan Koordinasi Penanaman Modal Investasi maka harapan kita, minimal dalam tahun ini rute Internasional Kupang-Dili-Darrwin segera dibuka kembali.
Tentu urusan selanjutnya adalah koordinasi lintas sektor terutama dengan pengusaha-pengusaha Airline. Mereka pun tidak boleh memberikan analisa tidak dari aspek bisnis semata (mungkin saja rugi) tetapi juga demi kepentingan pemerataan konektivitas sebagai bagian dari tanggungjawab sosial (CSR) dari badan usaha yang mengais rezeki saban tahun melalui usaha jasa penerbangan di republik ini.
Dili International Trade Expo 2025
Adapun kehadiran Menteri Perdagangan dan Industri Timor Leste, Nino Pereira beserta jajarannya dan rombongan Kadin NTT Senin (30/06/2025) menemui Gubernur Melki Lakalena adalah dalam rangka mempererat hubungan ekonomi di wilayah perbatasan dan meminta kesediaan Gubernur NTT menjadi salah satu pembicara dalam Dili International Trade Expo 2025 yang sedianya diselenggarakan pada 28 Agustus – 1 September 2025.
Mendag Nino Pereira saat itu menjelaskan spirit yang diusung Dili International Trade Expo 2025 sejalan dengan semangat Perdana Menteri Timor Leste yang ingin memangkas sistem birokrasi yang menghambat iklim usaha di Timor Leste.
Diskusi kedua pihak juga menyinggung tentang pemanfaatan peluang bisnis dan investasi ke Timor Leste serta optimalisasi akses-akses transportasi laut dan udara antara NTT dan Timor Leste.
Saat itu Gubernur Melki menyambut baik tawaran positif tersebut. Bahkan keduanya bersepakat agar ajang Dili International Trade Expo 2025 jadi momentum promosi bersama produk lokal masing-masing daerah baik Timor Leste maupun Nusa Tenggara Timur.
Melki menegaskan pihaknya membutuhkan data detail produk-produk yang bisa dipasarkan dan ditukarkan agar kerja sama kedua belah pihak saling menguntungkan.
“Pada prinsipnya, kami di era Melki-Johni ini betul-betul kepingin agar NTT bisa kuat dengan ekonomi lokal yang betul-betul bisa dikembangkan dengan baik. Kami sedang mendorong agar di NTT ini defisit perdagangan kami dengan pihak luar NTT sebesar 51 triliun, data dari BI, penjualan ke luar 7 triliun yang dibeli dari luar 59 triliun. Jadi total defisit kami 51 triliun. Saya betul-betul dorong agar ekonomi lokal bertumbuh,”ujar Melki.
Menurutnya, NTT yang saat ini berada dalam keadaan surplus beras bisa menawarkan produk sektor pertanian itu kepada Timor Leste. Gubernur menambahkan, jika program One Village One Product (OVOP) berjalan baik, produk-produk dari NTT bisa juga ditawarkan ke Timor Leste.
Tawarkan Promosi Bersama Kopi
Gubernur NTT saat itu juga memberikan tawaran agar produk-produk olahan seperti kopi sebagai salah satu produk laris di Pulau Timor, bisa dperdagangkan dikedua wilayah dengan kafe di masing-masing negara memasang produk-produk kopi unggulan baik dari NTT maupun dari Timor Leste.
Turut mendampingi Gubernur dalam audiensi tersebut, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Precila Parera, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Zeth Sony Libing, Kepala Biro Pemerintahan, Doris Alexander Rihi, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Selfi H. Nange, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Bernhard Menoh, Kepala Dinas PMPTSP Provinsi NTT, Alexander B. Koroh, dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT, Jusuf Lery Rupidara.
Sedangkan Menteri Nino Parera hadir didampingi Penasehat Menteri, Joaquim Maria Afat, Konsul Espedito da Conceicao Ribeiro, Sekretaris I, Antonio R. Gama da Costa Lobo, Sekretaris III, Cesaltina da Costa da Silva, Atase Perdagangan Timor Leste di Jakarta, Apolo Franca, Asisten Atase Perdagangan Timor Leste di bali, Ricardo de Araujo, serta Asisten Atase Perdagangan Timor Leste di Kupang, Salvador Serrao dos Santos. (tim/sipers/42a)
